JAKARTA — Proses pembentukan kepengurusan baru Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Apartemen Delta Cakung, Jakarta Timur, menjadi sorotan sejumlah warga. Selain mempertanyakan mekanisme musyawarah dan persyaratan calon pengurus, warga juga meminta kejelasan mengenai serah terima pengelolaan dari pengembang serta kondisi sejumlah fasilitas keselamatan gedung.

Musyawarah yang semula dijadwalkan pada 10 November 2026 tersebut dilaporkan sempat ditunda karena persoalan kuorum. Proses musyawarah kemudian dilanjutkan setelah penundaan. Dalam perkembangannya, Elvi Silviana S. disebut terpilih secara aklamasi sebagai Ketua P3SRS periode 2026–2029.

Namun, proses tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan dari kalangan pemilik dan penghuni yang menginginkan seluruh tahapan pembentukan kepengurusan dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme kuorum menjadi perhatian

Ketua Panitia Musyawarah (Panmus), Asnawi, sebelumnya menjelaskan bahwa musyawarah belum memenuhi ketentuan kuorum lebih dari 50 persen berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) pemilik satuan rumah susun. Menurutnya, mekanisme penundaan dan pelaksanaan kembali musyawarah telah mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, Yonathan Palulis, S.H., yang pernah menjabat sebagai Sekretaris P3SRS periode 2020–2024, meminta agar seluruh tahapan musyawarah dibuka dan dapat diperiksa oleh para pemilik.

Ia menilai transparansi diperlukan, terutama terkait penghitungan NPP, pemanggilan peserta, tahapan penundaan, serta berita acara pelaksanaan musyawarah.

Ketentuan mengenai kuorum dan mekanisme penundaan musyawarah diatur dalam Pasal 51 Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2025.

Karena itu, diperlukan penjelasan mengenai kesesuaian pelaksanaan musyawarah dengan ketentuan tersebut, termasuk apakah setiap tahapan penundaan dan pemanggilan ulang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Persyaratan calon pengurus turut dipertanyakan

Selain persoalan kuorum, status Elvi Silviana S. sebagai ketua terpilih juga menjadi perhatian sebagian warga.

Muncul pertanyaan mengenai dugaan bahwa yang bersangkutan masih memiliki jabatan dalam kepengurusan RW di lingkungan apartemen. Warga meminta agar status jabatan tersebut diverifikasi, mengingat adanya ketentuan mengenai persyaratan calon pengurus dan pengawas PPPSRS.

Pergub DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 beserta perubahannya, antara lain melalui Pergub Nomor 133 Tahun 2019, Pergub Nomor 70 Tahun 2021, dan Pergub Nomor 44 Tahun 2024, memuat ketentuan persyaratan calon pengurus dan pengawas PPPSRS.

Dalam Pasal 45, terdapat ketentuan mengenai larangan bagi pengurus RT dan RW di lokasi rumah susun untuk mencalonkan diri sebagai pengurus maupun pengawas PPPSRS.

Atas dasar itu, Yonathan meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta melakukan verifikasi terhadap persyaratan seluruh calon, termasuk status kepemilikan satuan rumah susun dan riwayat jabatan masing-masing.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh klarifikasi langsung dari Elvi mengenai pertanyaan warga tersebut. Dengan demikian, status dan pemenuhan persyaratan pencalonannya masih memerlukan konfirmasi dari pihak yang bersangkutan serta instansi berwenang.

Serah terima pengelolaan dari pengembang diminta diperjelas

Persoalan lain yang menjadi perhatian warga adalah proses serah terima pengelolaan rumah susun dari pengembang kepada PPPSRS.

Sejumlah pemilik dan penghuni mempertanyakan sejauh mana proses serah terima tersebut telah dilaksanakan, termasuk kelengkapan dokumen, kondisi fisik bangunan, fasilitas bersama, serta pertanggungjawaban pengelolaan dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL).

Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun mengatur kewajiban pelaku pembangunan untuk menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama kepada PPPSRS setelah organisasi tersebut terbentuk.

Warga berharap pengembang dan pihak pengelola dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai dokumen serah terima, hasil pemeriksaan teknis bangunan, daftar kerusakan fasilitas, serta laporan penggunaan dana pengelolaan.

Transparansi dinilai penting agar pemilik dan penghuni mengetahui kondisi aset bersama serta pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatannya.

Fasilitas keselamatan gedung diminta diperiksa

Di luar persoalan organisasi, kondisi fasilitas keselamatan gedung juga menjadi perhatian penghuni.

Seorang warga bernama Hendis menyampaikan sejumlah keluhan terkait fasilitas vital di Apartemen Delta Cakung. Menurut keterangannya, terdapat dugaan gangguan pada pompa hydrant, sprinkler, smoke detector, instalasi pengolahan limbah, serta sejumlah unit lift.

Ia juga mempertanyakan fungsi Automatic Rescue Device (ARD) pada lift yang disebut tidak bekerja sebagaimana mestinya.

“Ini menyangkut nyawa warga, Pak,” ujar Hendis.

Informasi tersebut masih memerlukan pemeriksaan teknis dan konfirmasi dari pihak pengelola maupun instansi terkait. Namun, apabila benar terdapat sistem proteksi kebakaran dan perangkat keselamatan lift yang tidak berfungsi, kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti.

Pemeriksaan dapat melibatkan instansi teknis yang berwenang untuk memastikan sistem proteksi kebakaran, kelayakan lift, instalasi pengolahan limbah, serta fasilitas keselamatan lainnya memenuhi standar yang ditetapkan.

Ketentuan mengenai keselamatan bangunan gedung antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

Dinas Perumahan DKI diminta memberikan klarifikasi

Dalam polemik tersebut, Yonathan Palulis menyatakan telah menyampaikan keberatan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.

Sementara itu, upaya awak media untuk memperoleh keterangan dari Kepala Bidang terkait, Syaiful, belum mendapatkan penjelasan substantif mengenai persoalan yang berkembang di Apartemen Delta Cakung.

Warga berharap pemerintah daerah tidak hanya mencatat persoalan administratif pembentukan kepengurusan, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap aspek tata kelola dan keselamatan bangunan.

Sejumlah hal yang diminta mendapatkan penjelasan antara lain:

1. Kesesuaian proses musyawarah dengan ketentuan kuorum dalam Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025.
2. Pemenuhan persyaratan calon pengurus dan pengawas berdasarkan Pergub DKI Jakarta beserta perubahannya.
3. Status dan perkembangan serah terima pengelolaan dari pengembang kepada PPPSRS.
4. Transparansi pengelolaan dana IPL dan pertanggungjawaban operasional.
5. Kondisi serta kelayakan fasilitas keselamatan gedung, khususnya sistem proteksi kebakaran dan lift.

Aspek hukum perlu diperiksa secara objektif

Persoalan pembentukan kepengurusan, pengelolaan rumah susun, dan kewajiban pengembang memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun beserta peraturan pelaksanaannya.

Sementara itu, dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pengelolaan dana maupun tindakan pihak tertentu perlu diperiksa berdasarkan dokumen, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah.

Tidak setiap perbedaan pendapat dalam organisasi atau ketidaksesuaian prosedur administratif dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Penilaian mengenai kemungkinan adanya unsur penipuan, penggelapan, atau tindak pidana lainnya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Yonathan berharap persoalan yang berkembang dapat diselesaikan melalui mekanisme yang transparan, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak seluruh pemilik dan penghuni.

Menunggu penjelasan seluruh pihak

Polemik pembentukan P3SRS Apartemen Delta Cakung menunjukkan pentingnya keterbukaan dalam tata kelola rumah susun. Keabsahan proses musyawarah, pemenuhan persyaratan calon pengurus, penyelesaian serah terima pengelolaan, hingga kondisi fasilitas keselamatan merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian serius.

Para pemilik dan penghuni pada dasarnya memiliki kepentingan yang sama, yakni memperoleh kepastian hukum, pengelolaan yang akuntabel, serta lingkungan hunian yang aman dan layak.

Oleh karena itu, klarifikasi dari Panmus, pengurus terpilih, pengembang, pengelola, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menjadi penting untuk memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, sejumlah pertanyaan warga tersebut masih memerlukan jawaban dan verifikasi dari pihak-pihak terkait.